(PR in Indonesian language below)

Belém, Brazil, November 17, 2025 – The Government of Indonesia, through the Ministry of Environment (MoE) and the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF), officially launched the Blue Carbon Ecosystems in Indonesia Roadmap and Action Guide at the 30th United Nations Climate Change Conference (COP30) in Belém, Brazil.

The document provides national policy directions and coordinated actions to protect, restore, and sustainably manage Indonesia’s blue carbon ecosystems — including mangroves, seagrasses, and salt marshes. It offers a practical framework that links science, policy, monitoring systems, and finance to support Indonesia’s transition toward a low-carbon and climate-resilient ocean economy.

“Blue carbon ecosystems are among Indonesia’s most valuable climate assets,” said H.E. Sakti Wahyu Trenggono, Minister of Marine Affairs and Fisheries. “Indonesia’s second Nationally Determined Contributions, or NDCs, now explicitly include the marine and fisheries sector in its mitigation and adaptation agenda. This step marks the recognition that the ocean is not only a victim of climate change, but also a source of global solutions.”

Indonesia possesses 20% of the world’s mangroves, covering 3.4 million hectares. Mangroves and seagrass can sequester more carbon per unit area than most terrestrial forests, yet they remain undervalued in national climate strategies. While mangroves are already integrated into Indonesia’s Measurement, Reporting, and Verification (MRV) system and national climate commitments, seagrass and salt marsh ecosystems have not yet been formally included, limiting the country’s ability to comprehensively account for all blue carbon contributions in its NDCs.

The newly issued Presidential Regulation No. 110 of 2025 on the Carbon Economic Value (CEV) and Indonesia’s Second NDCs reinforce the country’s commitment to higher climate ambition. The regulation establishes a legal framework for carbon trading and performance-based payment mechanisms, paving the way for blue carbon ecosystems to play a stronger role in Indonesia’s carbon market and results-based finance system.

“The launch of this document demonstrates Indonesia’s leadership in linking land and ocean climate action,” said H.E. Hanif Faisol Nurofiq, Minister of Environment. “Through strengthening scientific knowledge, strategic policies, and international cooperation, Indonesia wants to ensure that blue carbon contributions can be fully integrated into the carbon economy value system and the national carbon market.”

The Blue Carbon Ecosystems in Indonesia Roadmap and Action Guide is jointly developed by MMAF, MoE, and the Ministry of Forestry (MoF) with technical support from the Global Green Growth Institute (GGGI) and funding from the Government of Canada. The document serves as a key reference for coordinated, high-integrity blue carbon implementation across Indonesia’s coastal and marine ecosystems. It also supports ongoing efforts to align ocean-based mitigation with Indonesia’s Forest and Land Use (FOLU) Net Sink 2030 and CEV frameworks.

The launch represents more than a policy milestone — it is a call to collective action. By advancing science-based evidence, cross-sector collaboration, and inclusive implementation, Indonesia reaffirms its commitment to protecting coastal ecosystems that are essential to both national climate goals and the global effort to combat the climate crisis. 

About the Ministry of Environment (MoE)

The Ministry of Environment is responsible for developing and implementing policies that protect Indonesia’s environment, reduce greenhouse gas emissions, and strengthen climate resilience through sustainable management of natural resources and ecosystems.

About the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF)

The Ministry of Marine Affairs and Fisheries manages Indonesia’s marine and coastal resources sustainably, promoting ocean-based climate solutions through conservation, rehabilitation, and blue economy development.

About the Global Green Growth Institute (GGGI)

The Global Green Growth Institute (GGGI) supports its Member States in transitioning toward green growth that achieves poverty reduction, social inclusion, environmental sustainability, and economic development. With 53 Member States and over 30 Partner countries, GGGI operates in more than 57 countries. In Indonesia, GGGI implements the Green Growth Program under the Ministry of National Development Planning (Bappenas) to support the achievement of the SDGs and NDC targets.

Media Contact

Andita Listyarini
Senior Communications Officer
Global Green Growth Institute (GGGI)
andita.listyarini@gggi.org

© Photo credit: Ministry of Environment of Indonesia

———–

Indonesia Luncurkan Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru di COP30 untuk Memperkuat Aksi Iklim Laut

Belém, Brasil, 17 November 2025 – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi meluncurkan Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru di Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30) di Belém, Brasil.

Dokumen ini memberikan arahan kebijakan nasional dan langkah terkoordinasi untuk melindungi, memulihkan, dan mengelola secara berkelanjutan ekosistem karbon biru Indonesia — termasuk mangrove, lamun, dan rawa asin pasang surut. Panduan ini menjadi kerangka praktis yang menghubungkan ilmu pengetahuan, kebijakan, sistem pemantauan, dan pembiayaan untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi kelautan rendah karbon dan tangguh terhadap iklim.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam sambutannya menegaskan pentingnya koalisi global untuk aksi iklim berbasis laut. “Ekosistem karbon biru adalah aset iklim yang sangat berharga bagi Indonesia. Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional kedua Indonesia atau yang dikenal NDC kedua Indonesia kini memasukkan sektor kelautan dan perikanan secara eksplisit dalam agenda mitigasi dan adaptasi. Langkah ini menandai pengakuan bahwa laut bukan hanya korban perubahan iklim, tetapi juga sumber solusi global,” ujar Menteri Trenggono.

Indonesia memiliki sekitar 20% hutan mangrove dunia, mencakup sekitar 3,4 juta hektare. Mangrove dan lamun mampu menyerap karbon lebih besar per hektare dibanding sebagian besar hutan daratan. Saat ini, ekosistem mangrove sudah terintegrasi dalam sistem Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) serta komitmen iklim nasional Indonesia, namun ekosistem lamun dan rawa asin pasang surut belum secara formal dimasukkan, sehingga kontribusinya terhadap Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) belum dapat terlaporkan secara menyeluruh. 

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan NDC Kedua Indonesia memperkuat komitmen nasional untuk meningkatkan ambisi iklim. Regulasi ini membangun kerangka hukum bagi perdagangan karbon dan mekanisme pembayaran berbasis kinerja, membuka peluang bagi ekosistem karbon biru untuk berperan lebih besar dalam pasar karbon dan pembiayaan berbasis hasil di Indonesia.

“Peluncuran dokumen menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam menghubungkan aksi iklim darat dan laut,” ujar Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. “Melalui penguatan ilmu pengetahuan, kebijakan strategis, dan kerja sama internasional, Indonesia ingin memastikan bahwa kontribusi karbon biru dapat terintegrasi ke dalam sistem nilai ekonomi karbon dan pasar karbon nasional.” 

Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru di Indonesia dikembangkan secara bersama oleh KKP, KLH dan Kementerian Kehutanan, dengan dukungan teknis dari Global Green Growth Institute (GGGI) dan pendanaan dari Pemerintah Kanada. Dokumen ini menjadi acuan utama untuk pelaksanaan karbon biru yang terkoordinasi dan berintegritas tinggi di seluruh ekosistem pesisir dan laut Indonesia, serta mendukung upaya nasional untuk menyelaraskan mitigasi berbasis laut dengan kerangka FOLU Net Sink 2030 dan NEK.

Peluncuran ini bukan sekadar tonggak kebijakan, melainkan seruan untuk bertindak bersama. Dengan memperkuat dasar ilmiah, kolaborasi lintas sektor, dan implementasi yang inklusif, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk melindungi ekosistem pesisir yang penting bagi pencapaian target iklim nasional dan upaya global menghadapi perubahan iklim.

Tentang Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

Kementerian Lingkungan Hidup bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan kebijakan untuk melindungi lingkungan hidup, menurunkan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan ketahanan iklim melalui pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan.

Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengelola sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan, mendorong solusi iklim berbasis laut melalui konservasi, rehabilitasi, dan pengembangan ekonomi biru yang inklusif.

Tentang Global Green Growth Institute (GGGI)

Global Green Growth Institute (GGGI) mendukung negara-negara anggotanya dalam transisi menuju pertumbuhan hijau yang berfokus pada pengurangan kemiskinan, inklusi sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan 53 negara anggota dan lebih dari 30 negara mitra, GGGI beroperasi di lebih dari 57 negara. Di Indonesia, GGGI melaksanakan Program Pertumbuhan Hijau di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals dan Nationally Determined Contributions (NDCs) Indonesia.

Kontak Media

Andita Listyarini
Senior Communications Officer
Global Green Growth Institute (GGGI)
andita.listyarini@gggi.org

© Kredit foto: Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup